Rilis Buku Baru, Quraish Shihab: Sebab Perdebatan Seringkali Terjadi Karena Adanya Perbedaan dalam Pemaknaan
DAARUTTAUHIID.ORG | JAKARTA – Quraish Shihab rilis buku baru berjudul Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban.
Buku tersebut diluncurkan pada event Islamic Book Fair 2023 di Jakarta pada (21/9/2023).
Bedah buku tersebut menghadirkan narasumber Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019) dan Sekretaris Umum (sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Prof. Quraish Shihab sebut pembahasan Islam dan Politik harus diawali dengan pemahaman dua kata tersebut.
Ia mengatakan, bahwasanya perdebatan seringkali terjadi karena adanya perbedaan dalam pemaknaan.
“Dalam Islam, orang yang berpolitik atau politisi harus tahu arahnya kemana. Dia juga harus mengendalikan kendaraannya untuk mencapai tujuan. Jadi pengetahuan perlu, arah perlu, akhlak juga perlu,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, siyasah (politik) memiliki pengertian yang hampir sama dengan hikmah. Dalam Al-Quran tidak ada kata siayasah, tapi ada kata hikmah.
Baginya, hukum menghalangi orang untuk mengantarkannya pada keadaan yang baik. Sedangkan, politik menghalangi orang dari kerusakan untuk mengantarnya pada kebaikan.
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti apresiasi buku karangan cendekiawan Muslim Indonesia itu, ia menyoroti tiga poin dalam penulisan buku tersebut.
Pertama, buku ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, mengalir dan mencerahkan.
Menurutnya, di tengah upaya sebagian pihak untuk memisahkan antar agama dan politik, Quraish justru menjelaskan tidak ada pemisahan antar Islam dan politik serta agama dan politik.
Kedua, dalam bukunya itu, Quraish menjelaskan istilah kunci dalam politik dan pemerintahan yang selama ini masuk wilayah ikhtilaf. Istilah kunci itu adalah khilafah.
Mu’ti mengatakan, khalifah mengandung pengertian tanggung jawab umum bagi siapa saja untuk memakmurkan bumi. Hal ini merupakan tugas yang diemban semua manusia.
Ketiga, pesan dalam buku itu relevan dan kontektual dengan kondisi Indonesia. Ia mengungkapkan politik kotor terjadi karena alami distorsi dan dipisahkan dari akhlak.
“Politik hubungannya dengan keadaban dan akhlak. Politik dalam konteks penyelenggaraan negara untuk kemaslahatan umum, tidak boleh untuk maslahat personal,” tuturnya. (Noviana)
Redaktur: Wahid Ikhwan
(Sumber: antara)